Beranda » Manajemen Risiko » Persyaratan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara

Persyaratan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Yang selengkapnya dapat di lihat atau diunduh di situs resmi kementrian BUMN http://www.bumn.go.id/category/produk-hukum/peraturan-menteri/menteri-bumn-peraturan-menteri/.

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN pada Per – 01/MBU/2011tersebut adalah pada :

 

Bagian Kedua

Kewajiban BUMN Menerapkan GCG

Pasal 2

(1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Bagian Ketujuh

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:

a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;

b. Komite Audit;

c. Komite Lainnya, jika diperlukan.

(2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.

(3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Keenam

Manajemen Risiko (Risk Management)

Pasal 25

(1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

(2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

(4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh

Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System)

Pasal 26

(1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;

2) filosofi dan gaya manajemen;

3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung- jawabnya;

4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.

e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

 

Bagian Kedelapan

Pengawasan Intern

Pasal 28

(1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:

a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan

b. membuat Piagam Pengawasan Intern.

(3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

BAB XI

PROGRAM PENGENALAN BUMN

Pasal 43

(1) Kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.

(3) Program pengenalan meliputi:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN;

b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d, keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

(4) Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan.

———-0————

Penjelasan Singkat :

Penerapan tata kelola yang baik (GCG) pada BUMN harus berpedoman pada Permen BUMN No Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN.

Pedoman GCG harus memuat:

  1. Manual Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Manual Manajemen Risiko
  3. Sistem Pengendalian Intern
  4. Sistem Pengawasan Intern
  5. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
  6. Tata Kelola Teknologi Informasi
  7. Pedoman Perilaku Etika

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun dalam 2 bentuk yaitu 1) penilaian (assessment) atas  pelaksanaan GCG dan 2) evaluasi (review) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN pada Per – 01 /MBU/2011 tersebut diperjelas dengan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN nomor SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. (selengkapnya dapat dilihat di situs kementrian BUMN http://www.bumn.go.id/wp-content/uploads/2012/07/SK16SMBU2012.PDF).

Indikator/Parameter yang terkait dengan manajemen risiko BUMN terdapat pada aspek pengujian / indikator nomor 29 ”Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan”  khususnya pada parameter nomor 106 ”Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya adalah :

  1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penangannya.
  2. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko.
  3. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.
  4. Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.
  5. Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal).
  6. Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.
  7. Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness).
  8. Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
    1. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.
    2. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.
    3. Direksi menyampaikan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Untuk BUMN perbankan, selain persyaratan  yang berlaku di BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), berlaku pula peraturan-peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko yg berlaku untuk perbankan di Indonesia.

 

 

Pertanyaan-pertanyaan :

  1. Apakah anda bekerja sebagai direktur BUMN atau komisaris BUMN atau karyawan BUMN?
  2. Apakah anda sudah memahami persyaratan manajemen risiko BUMN?
  3. Apakah anda sebagai direktur BUMN sudah melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  4. Apakah anda sebagai komisaris BUMN sudah memastikan terlaksananya persyaratan manajemen risiko BUMN?
  5. Apakah anda sebagai pejabat atau bagian dari manajemen BUMN sudah mendapat perintah dari direktur atau atasan anda untuk melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  6. Apakah anda sebagai karyawan BUMN sudah mendapat perintah dari direktur atau atasan anda untuk melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  7. Apakah anda sebagai karyawan BUMN sudah mengusulkan kepada direktur atau atasan anda supaya perusahaan anda  melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?

 

About these ads

One thought on “Persyaratan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara

  1. Ping-balik: Risiko dan Manajemennya (Risk & Risk Management) | Idris Madjidi

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s