Pahami Manajemen Risiko agar terhindar dari Investasi Bodong

Investasi Bodong

Adiwarman A Karim  ;  Peneliti di Center for Indonesian Political Studies

(CIPS) Yogyakarta

REPUBLIKA, 18 Maret 2013

Investasi selalu mengandung risiko untung dan rugi. Perusahaan yang menjual produk investasi harus diawasi dengan ketat oleh otoritas untuk menghindari berbagai jenis penipuan. Di seluruh dunia, otoritas yang mengawasi perusahaan yang menjual produk investasi selalu mengatur paling tidak tiga aspek.

Aspek pertama, pada tataran korporasi. Aspek ini paling tidak terdiri atas tiga hal. Pertama, kecukupan modal minimum. Kedua, batasan portofolio investasi. Ketiga, pemisahan rekening perusahaan dan nasabah. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan korporasi (corporate crime).

Aspek kedua, pada tataran pengelola perusahaan. Aspek ini paling tidak terdiri atas tiga hal juga. Pertama, kompetensi manajemen berupa pengalaman dan keahlian. Kedua, integritas pengurus berupa rekam jejak yang tidak tercela. Ketiga, tata pengelolaan yang baik dan transparan. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan pimpinan perusahaan (white collar crime).

Aspek ketiga, pada tataran pelaksana lapangan perusahaan. Aspek ini terdiri atas tiga hal. Pertama, pengenalan selera risiko nasabah (risk appetite). Kedua, pengetahuan tenaga penjual akan produk investasi yang dijualnya. Ketiga, transparansi dalam menjelaskan risiko investasi. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan tenaga pelaksana (blue collar crime).

Persoalan mulai muncul ketika produk-produk investasi berkembang demikian cepat dan mencari celah-celah regulasi sehingga produk-produk tersebut tidak berada dalam yurisdiksi otoritas-otoritas yang selama ini bertugas mengawasi perusahaan yang menjual produk investasi. Contoh yang paling anyar adalah kasus investasi emas bodong.

Pada tahun lalu, Malaysia dan Singapura dikejutkan dengan skandal besar investasi emas bodong. The Gold Guarantee Malaysia (TGG-M) dan Asia Pacific Bullion yang berbasis di Singapura dikejutkan dengan kaburnya pemimpin perusahaan itu, Lee Song Teck. Geneva Singapura juga melakukan hal yang sama, pemimpinnya, Leow Wee Khong, tidak diketahui keberadaannya. Bank Sentral Singapura memasukkan tiga perusahaan itu dalam Daftar Waspada Investasi Perusahaan tidak Berizin.

Bank Sentral Malaysia melakukan hal yang sama untuk Geneva Malaysia, Pageantry Gold, Caesar Gold, Worldwide Far East, dan Bestino. Sebagai taktik pemasarannya, salah satu perusahaan itu malah mengaku model penjualan emasnya telah disetujui oleh Bank Sentral, sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai Dewan Pengawas Syariah, bahkan menampilkan foto mantan perdana menteri Malaysia untuk meyakinkan calon nasabahnya.

Tiga pemimpin Geneva, Marcus Yee Yuen Seng, Ng Poh Weng, dan Chin Wai Leong, disangkakan telah melakukan praktik bank gelap, pencucian uang, dan penghindaran pajak oleh Bank Sentral Malaysia. Tiga orang ini juga menjadi pemimpin Geneva Singapura.

Perusahaan-perusahaan investasi emas bodong ini bersembunyi di celah regulasi yang belum mengatur penjualan produk investasi emas berkedok penjualan emas. Mekanisme bisnis mereka adalah menjual emas dengan harga 20-25 persen di atas harga pasar. Katakan saja, harga pasar Rp 500 ribu per gram dijual Rp 600 ribu per gram. Nasabah mendapat dua hal untuk kelebihan harga itu. Pertama, nasabah dapat diskon harga 2,5 persen per bulan dari harga beli emas. Kedua, pada akhir periode kontrak, nasabah dapat jaminan pembelian kembali emas sebesar harga belinya.

Selisih harga emas itulah yang menyebabkan perusahaan sejenis ini tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan penjual emas, tapi masuk dalam kategori perusahaan yang menjual produk investasi. Selisih harga emas itulah yang berpotensi menjadi money game atau dikenal luas sebagai sistem ponzi. 
Itu pula yang dijadikan alasan Bank Sentral Malaysia mengenakan sangkaan “penghimpunan dana masyarakat secara ilegal”. Dalam praktiknya, bahkan sebagian besar transaksi tidak terjadi penyerahan fisik emas, hanya sebagian kecil emas yang diserahkan fisiknya, atau terjadi selisih waktu antara penyerahan uang dan penyerahan fisik emas.

Model bisnis yang persis sama kemudian ditawarkan di Indonesia. Salah satu perusahaan bahkan menggunakan taktik pemasaran yang persis sama. Dengan menyalahgunakan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI, yang seharusnya digunakan untuk mengurus kelengkapan izin legalitas dari otoritas yang berwenang, namun digunakan untuk kepentingan pemasaran mengelabui calon nasabah. Juga menampilkan foto ketua DPR dan ketua MUI untuk tujuan yang sama. Setelah itu, giliran Indonesia dikejutkan dengan skandal yang sama, kaburnya pemilik PT GTIS warga negara Malaysia, Michael Han Cun Ong, Edward CH Ho, sedangkan Dato Zahari Sulaiman sebagai komisarisnya.

Kesadaran otoritas keuangan akan adanya celah regulasi ini terlihat dari munculnya berbagai regulasi di beberapa negara tentang investasi emas.

  • Cina bahkan sejak 1949 melarang penjualan produk investasi emas oleh swasta, baru sejak 2002 diizinkan bertahap dengan aturan yang ketat.
  • Amerika Serikat juga telah melarang semua produk investasi emas dalam bentuk produk derivatif emas dan perak kepada investor ritel.
  • Bank Sentral India juga membuat regulasi tentang hal yang sama.
  • Otoritas Malaysia dan Singapura memasukkannya ke dalam yurisdiksi mereka sebagai kegiatan shadow banking.

Itu sebabnya, ketika GTIS meminta rekomendasi DSN MUI untuk kelengkapan dokumen mengurus legalitas izin, DSN MUI memberikan sederet ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Di antara yang terpenting adalah harus adanya penyerahan uang dan fisik emas secara tunai pada saat yang bersamaan.

Memahami adanya perbedaan harga pembelian emas dengan harga pasar, yang memasukkan perusahaan ini sebagai perusahaan yang menjual produk investasi, DSN MUI mengarahkan perusahaan ini mengurus legalitas izinnya ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). OJK tidak menjadi pilihan karena yurisdiksinya tidak mencakup produk investasi berbasis komoditas.

Ada dua alasan DSN MUI mengarahkannya ke Bappebti. Pertama, UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Ber jangka Komoditas telah mengakomodasi produk syariah. Kedua, DSN MUI telah bekerja sama dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk produk syariah berdasarkan Fatwa DSN No 82 Tahun 2011. Hal ini sangat penting karena model bisnis seperti yang ditawarkan GTIS ini memang belum dikenal dalam yurisdiksi Bappebti, BBJ, dan berbeda dengan yang digariskan dalam Fatwa DSN No 82.

GTIS bermain di celah regulasi yang ada. Tidak masuk yurisdiksi Bank Indonesia, OJK, maupun Bappebti. Yurisdiksi penjualan fisik emas juga tidak karena adanya perbedaan harga beli emas dengan harga pasar, ada diskon bulanan, kontrak, dan buy back guarantee.

DSN MUI jelas bukan otoritas yang memiliki yurisdiksi. DSN MUI diberi wewenang oleh UU Perseroan Terbatas untuk memberikan rekomendasi syariah yang diperlukan dalam mengurus izin usaha bagi perusahaan yang akan menawarkan produk berbasis syariah.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur mikro-prudensial, khususnya bidang perbankan, memang tidak memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan nonbank seperti GTIS. Namun, bila GTIS melakukan kegiatan shadow banking, tentu masuk dalam ranah BI. Sebagai otoritas makroprudensial yang mencakup otoritas moneter dan sistem pembayaran, jelas berkepentingan dengan cadangan emas, devisa, dan tentunya perdagangan emas serta valas.

——————————————-=——————————————

Mitigasi Risiko Investasi Bodong

Paul Sutaryono ;  Pengamat Perbankan, Mantan Assistant Vice President BNI &
Anggota Pengurus Yayasan Bina Swadaya

KORAN SINDO, 19 Maret 2013 

Investasi bodong bagai arus banjir ibukota yang sulit dibendung. Setelah kasus Koperasi Langit Biru yang mencuat di permukaan pada akhir Juli 2012, kini meledak kasus penipuan dengan investasi emas oleh PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Investasi bodong bagai arus banjir ibukota yang sulit dibendung. Setelah kasus Koperasi Langit Biru yang mencuat di permukaan pada akhir Juli 2012, kini meledak kasus penipuan dengan investasi emas oleh PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Bagaimana melakukan mitigasi risiko investasi bodong?

Penipuan demi penipuan berkedok investasi amat manis seolah tiada putus. Coba tengok ke belakang sejenak.

  • Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), investasi keuangan dengan kerugian Rp800 miliar pada 2002,
  • Adess Sumber Hidup Dinamika (investasi peternakan itik, Rp200 miliar, 2003),
  • Medical (multilevel marketing/MLM, Rp50 miliar, 2004),
    Berlian Artha Sejahtera (arisan berantai, Rp200 miliar, 2005),
  • Futurista International Paradana (MLM, puluhan miliar rupiah, 2005),
  • Platinum Invesment (valas, Rp500 miliar, 2005),
  • Interbanking Bisnis Terencana (penyertaan modal, Rp42 miliar, 2006),
  • Mitra Wira Usaha Mandiri (MLM, puluhan miliar rupiah, 2006),
  • Java Lintas Niaga (MLM, Rp70 miliar, 2006),
  • Wahyu Sejahtera Mandiri (MLM, Rp30 miliar, 2006). Disusul
  • Wahana Bersama Globalindo (WBG) (valas, Rp3,5 triliun, 2007),
    Gama Smart Karya Utama (valas, Rp12 triliun, 2007),
  • Sarana Perdana Indoglobal (valas, Rp2,1 triliun, 2007),
  • PT Gradasi Anak Negeri (MLM, Rp390 miliar, 2012),
  • Koperasi Langit Biru (bisnis daging, Rp6 triliun, 2012) dan
  • PT Gemilang Reksa Jaya (MLM, ratusan miliar rupiah, 2012) (Harian Kontan, 25 Juli 2012).

Pertanyaan nakalnya, mengapa penipuan model investasi semacam itu begitu menarik sehingga laku keras? Sudah barang tentu karena tawarannya begitu gurih melebihi madu asli.

Bagaimana kiatnya (tipuannya)?

GTIS membuat tawaran sedemikian rupa sehingga menawan hati calon investor dengan imbal hasil (yield) minimal 2% per bulan atau 24% per tahun. Bagaimana tidak menarik? Imbal hasil tersebut jauh lebih tinggi daripada suku bunga deposito bank yang saat ini hanya sekitar 4–5% per tahun. Tawaran semacam inilah yang membuat calon investor mabuk kepayang untuk langsung menanamkan modal sekian puluh atau ratus juta atau bahkan miliar dalam investasi. Hebatnya lagi, investasi abal-abal itu terkadang berkedok koperasi.

Mitigasi Risiko

Lantas, bagaimana melakukan mitigasi risiko terhadap aneka investasi bodong yang berselimut investasi emas atau syariah supaya laris manis?

Pertama, menyatukan izin operasional.

Selama ini, izin investasi dapat diterbitkan oleh berbagai instansi. Katakanlah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) yang sudah melebur ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) efektif 1 Januari 2013,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan instansi lainnya. Oleh karena itu, kini sudah saatnya menyatukan penerbitan izin operasional menjadi satu atap. Sudah seharusnya semua izin investasi apa pun bentuknya menjadi kewenangan OJK untuk menerbitkannya. Penyatuan izin operasional itu bertujuan untuk memudahkan pengawasan lebih lanjut.

Mengapa harus OJK? Karena salah satu fungsi utama OJK adalah melakukan pengawasan dan sekaligus menekan serendah mungkin tindak kriminal yang bersifat keuangan (financial crime).

Kedua, memperkukuh pengawasan.

Tentu saja hal ini menjadi tantangan berat bagi OJK untuk lebih memperkuat fungsi pengawasan ke depan. Mengapa demikian?

Karena penipuan berkedok investasi manis itu bagai maling di siang bolong yang menyaru sebagai orang baik-baik, sehingga (calon) investor tidak cukup waspada. Pertanyaan lanjutannya, mengapa investasi imitasi terus bernyanyi dengan lagu-lagu nan merdu sehingga mampu meninabobokan (calon) investor hijau alias junior dalam pengalaman dan bahkan investor senior?

Salah satu alasannya karena masyarakat kita (investor) tidak mau banyak belajar. Tetapi maunya hanya mereguk madu alias profit setinggi langit tanpa memikirkan racun alias potensi risiko. Bahkan mereka lupa rumus bahwa imbal hasil tinggi pasti pula menyimpan risiko tinggi (high risk high return).

Kementerian Koperasi dan UKM pun sudah sepatutnya terus semakin membuka telinga lebar-lebar dan mempertajam daya penciuman, agar mampu mencium aneka potensi risiko dari investasi yang bertopi koperasi.

Ingat bahwa koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana masyarakat. Banyak koperasi di Kalimantan sudah sanggup menjadi sokoguru ekonomi rakyat di sana dan bahkan mampu menghimpun dana pihak ketiga triliunan. Aktivitas koperasi yang begitu tinggi dengan syarat pinjaman yang relatif lebih mudah menjadi pesaing berat bagi bank nasional dengan syarat pinjaman yang rumit.

Sungguh ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank nasional dalam menjalankan program inklusi keuangan (financial inclusion). Agaknya pemerintah menyadari keterbatasan bank nasional dalam mendorong masyarakat luas untuk menikmati layanan operasional perbankan. Oleh karena itu, inklusi keuangan juga diupayakan untuk dapat dilakukan oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Untuk lebih mendorong LKM supaya makin maju dan berkembang, pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) LKM yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Ketiga, edukasi publik.

Data menunjukkan bahwa anggota koperasi naik 20,68% dari 24.135.868 orang pada 1993 menjadi 29.124.067 orang pada 2010. Hal itu menegaskan bahwa koperasi memiliki potensi tinggi untuk menjadi ujung tombak inklusi keuangan.

Namun, jangan melupakan untuk melakukan edukasi publik. Sejatinya, edukasi publik menjadi kunci untuk mitigasi risiko investasi bodong. Lalu siapa yang layak untuk memberikan edukasi publik? Bank Indonesia (BI), OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Koperasi dan UKM serta perhimpunan bank nasional (Perbanas, Himbara, Asbanda, Perbarindo) dituntut untuk melaksanakan edukasi publik.

Publik sebagai calon nasabah atau investor wajib dibekali dengan pengetahuan praktis mengenai seluk-beluk investasi dalam aneka bidang seperti koperasi simpan pinjam, emas, syariah, perdagangan saham, arisan berantai. Selain itu, publik pun patut dibekali dengan manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional perbankan dan non perbankan secara sederhana.

Dengan demikian, publik sebelum melakukan investasi sudah lebih dahulu mengerti dan memahami potensi risiko yang bakal dihadapi. Dengan bahasa lebih bening, publik tidak hanya mempertimbangkan madu alias manfaat investasi yang selalu tampak menarik. Sesungguhnya, investasi itu bagaikan sebuah koin yang bermuka dua yakni madu dan racun.

Nah, untuk itu, publik sebagai (calon) nasabah atau investor wajib menguasai dua muka sekaligus. Ini mutlak. Alhasil, penipuan bertopeng investasi emas, syariah atau komoditas cantik lainnya dapat ditekan sedemikian rupa. Investor pun bakal meraih keuntungan yang legit bukan justru buntung. ● 

—————————————+——————————————————

Waspadai Serigala Berbulu Domba

Susidarto  ;  Praktisi Perbankan

REPUBLIKA, 20 Maret 2013

Belakangan ini, berbagai lembaga penipu berkedok lembaga resmi berkelindan di sekitar kita, menebar teror yang bertajuk investasi bodong atau investasi abal-abal. Mereka kelihatannya merupakan lembaga resmi berbentuk koperasi, lembaga investasi emas, multi level marketing (MLM), bahkan diantaranya berlabel keagamaan (syariah).

Kelihatannya, wajah mereka sangat baik (ibarat domba) dan jinak, namun sesungguhnya mereka adalah serigala, yang sangat ganas dan mampu menelan korban begitu banyaknya dalam tempo singkat. Itulah prahara investasi bodong yang tengah mendera banyak anggota masyarakat yang sudah telanjur menginvestasikan dananya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Menurut perhitungan sementara, tidak kurang Rp 45 triliun lebih dana masyarakat investor yang sudah terbenam dan hilang sia-sia dalam berbagai bentuk investasi bodong. Angka nominal yang sangat besar harus hilang tidak tahu rimbanya karena kebodohan investor yang bertemu dengan kecerdasan dari si penipu. Keduanya terperangkap dalam dealtransaksi investasi abal-abal.

Waspada

Untuk menghadapi persoalan ini, satu hal yang perlu dilakukan oleh calon investor adalah waspada. Maklum, para penipu atau penilep dana investor ini bermain sangat cantik dan cerdas. Mereka memanfaatkan celah (lope hole) kelemahan para investor (pemula) yang dengan mudahnya percaya pada beberapa hal yang bisa menarik hatinya.

Kalau dicermati bersama, ada beberapa tipikal atau ciri-ciri yang senantiasa dimunculkan oleh para pengelola investasi bodong ini. Beberapa di antaranya dengan

  • iming-iming imbal hasil tinggi,
  • memakai agen yang merupakan orang dekat kita. Ciri lainnya adalah
  • jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi,
  • menghasilkan pendapatan tetap,
  • pemberian bonus dan cash back yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru, serta
  • penyalahgunaan atau pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat (agama). Selain itu, mereka juga
  • menawarkan janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan.

Selain itu, investasi bodong juga

  • menawarkan jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (buy back guarantee).

Oleh sebab itu, calon investor agar senantiasa waspada dan menghindari penawaran investasi di perusahaan yang tidak diawasi dan diatur regulasinya oleh otoritas yang berwenang.

Beberapa langkah di bawah ini perlu dilakukan calon investor yang ingin membenamkan dananya dalam berbagai bentuk investasi.

Pertama, lihat reputasi dari lembaga yang menawarkan investasi.

Terlebih dahulu, perlu Anda cek seberapa lama investasi tersebut dan siapa yang menjalankannya. Jika selama ini perusahaan yang menawarkan dan menjalankan kegiatan investasi itu tidak pernah mengalami masalah, dalam artian track record-nya bagus, ini akan menjadi sebuah referensi yang baik. Pilihlah perusahaan yang benar-benar bonafit dan memiliki reputasi cemerlang di bidang yang ditawarkan.

Kedua adalah referensi.

Sebelum Anda menginvestasikan dana-dana menganggur, ada baiknya mencari tahu mengenai sepak terjang perusahaan yang menawarkan beserta dengan peng urus/manejemennya. Tanyakan kepada berbagai sumber atau investor lain yang pernah ikut berinvestasi di tawaran investasi tersebut.  Bagaimana kesan mereka dan seperti apa hasil investasinya? Bagaimana pengalaman investor lain yang telah membenamkan dananya dalam bentuk investasi yang sama? Kalau perlu, lihat website milik Bapepam-LK, BI, Bapekti, dan sejenisnya untuk melihat keabsahan usahanya.

Ketiga adalah menimbang soal risk and return.

Kaji secara mendalam, apakah tawaran investasi ini cukup masuk akal. Ada tidak bentuk investasi yang mampu menghasilkan return yang demikian besar dalam tempo singkat. Pikirkan, jika return yang diberikan terlalu besar, mengapa si pemilik harus mengajak Anda ikut berinvestasi di sana? Logikanya, mereka akan menggunakan uang atau dana sendiri untuk berinvestasi di bidang yang menawarkan keuntungan tinggi. Jika hasil investasinya luar biasa, tentu mereka merasa lebih baik menikmatinya sendiri.

Keempat adalah menanyakan izin legalitas dari regulator.

Langkah ini bisa dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang mengajak investasi dengan melihat bukti fisik legalitas usaha. Dan juga, mencari tahu dari internet mengenai legalitas usaha regulator yang membawahinya. Baik Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti) ataupun Kementerian/Dinas Koperasi dan UKM. Anda harus memastikan bahwa usaha mereka memiliki izin resmi dari regulator yang menaunginya.

Kelima, melakukan refleksi.

Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah Anda membutuhkan investasi tersebut dan apakah investasi yang ditawarkan cocok untuk Anda? Di sini, Anda harus membuat profil risiko dari diri Anda sendiri. Apakah investasi yang ditawarkan cocok untuk diri Anda?

Investor konvensional tentu tidak akan memilih investasi yang menjanjikan return tinggi tetapi membuat jantungan. Investor konservatif akan memilih investasi yang aman tenteram dengan hasil yang tidak begitu tinggi. Sementara, investor kategori risk taker akan memilih reinvestasi risiko tinggi, namun memiliki return yang tinggi pula. ●

——————————————————————————+———————-

 

Investasi Bodong dan OJK

Arfanda Siregar  ;  Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan

KORAN SINDO, 01 Maret 2013

Korban investasi bodong terus berjatuhan sepanjang tahun. Rakyat yang tak melek finansial selalu menjadi korban para penipu berkedok pengusaha sukses yang mampu menularkan kekayaannya dalam sekejap tanpa kerja keras kepada mereka yang bermodal.

Keinginan cepat kaya tanpa kerja keras dan ketidakpahaman analisis keuangan menjadi maut yang mengantar investor menjadi pesakitan. Kemanakah peran OJK (otoritas jasa keuangan) melindungi rakyat dari godaan para pengusaha yang hanya menawarkan mimpi? Bukan tidak memiliki lembaga yang berfungsi melindungi rakyat dari tipu pengusaha bodong yang hobi mengeruk kantong rakyat yang cekak.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, jelas-jelas menugaskan OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, menggantikan tugas pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Konstitusi juga mengamanahkan OJK menjadi lembaga resmi yang bertugas melindungi nasabah melalui tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pembelaan hukum, serta pelayanan pengaduan konsumen.

Agar sukses melaksanakan tugasnya, OJK diberi wewenang luas.

Pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apa bila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangun dangan di sektor jasa keuangan.

Jika OJK bergerak cepat meng eksekusi tugas yang telah dibebankan kepadanya, meski secara resmi baru mulai bertugas awal tahun 2013 lalu, korban kasus penipuan mengatasnamakan investasi emas oleh Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), seperti yang terjadi baru-baru ini dapat diminimalisasi. Bayangkan saja, GTIS telah beroperasi beberapa tahun dan diperkirakan meng umpulkan dana masyarakat mencapai Rp13,2 triliun lewat penjualan 2,2 ton emas yang fiktif, kok tak mampu dideteksi OJK?

Sekarang pendiri sekaligus Direktur Utama GTIS Michael Ong kabur ke luar negeri meninggalkan ribuan nasabahnya di berbagai kota di Indonesia dalam keadaan panik dan kebingungan. Ada kesan OJK tidak tanggap memetakan persoalan krusial yang harus segera ditanganinya sebagai lembaga yang bertugas melindungi nasabah dari berbagai penipuan berkedok investasi. Bukan tak punya data atas berbagai keluhan nasabah atas berbagai sepak terjang pengusaha bodong yang menawarkan investasi fiktif.

Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) pada tahun 2010 mencatat terjadi 194 kasus pengaduan konsumen terkait layanan yang diterimanya dari lembaga jasa keuangan. Lalu tahun 2011 meningkat menjadi 240 kasus dan pada 2012 kasus mencapai 182 kasus. Dari semua kasus aduan itu sebagian besar menyangkut layanan perbankan dan diikuti layanan perusahaan pembiayaan.

Selain itu, pengaduan konsumen industri keuangan menurut data Bank Indonesia sepanjang tahun 2012 juga cukup banyak komplain dari masyarakat terhadap jasa investasi yang diikutinya. Di sektor perbankan terdapat 417 pengaduan dan di pasar modal 157 pengaduan. Lalu disusul diperasuransian 42 pengaduan, dana pensiun 15 pengaduan, dan pembiayaan serta penjaminan 31 pengaduan.

Dengan membludaknya kom plain dan protes para nasabah kepada lembaga-lembaga tersebut, seharusnya mem buat OJK segera berkonsentrasi melakukan tindakan sigap melindungi para nasabah. Ada kesan OJK baru bergerak menunggu terjadinya kasus besar pecah lebih dahulu. OJK ibarat mobil pemadam kebakaran yang baru tiba di lokasi ketika harta benda korban hampir habis dilalap api.

Harus Ada Langkah Sigap OJK

Saat ini di depan mata kita ter dapat 660.000 perusahaan investasi yang berbentuk shadow banking menyerupai bank, tapi bukan lembaga perbankan dan itu lepas dari pengamatan OJK. Shadow banking adalah kegiatan perbankan yang dilakukan lembaga keuangan nonbank, seperti penyaluran kredit. Shadow banking beroperasi menghimpun dana dan menyalurkannya berupa kredit atau investasi.

Bunga pinjaman yang diberikan terbilang tinggi. Berdasarkan riset sebuah majalah bisnis, selama rentang waktu 2002 hingga 2012 sedikitnya sudah ada 70 shadow banking yang mati lantaran dihempas krisis. Selain itu, di beberapa daerah hidup lintah darat yang berkedok koperasi. Awalnya berupa koperasi simpan pinjam, tapi jika melihat bunga dan penalti (akibat keterlambatan pembayaran) lebih cocok disebut lintah darat. Belum lagi di beberapa daerah juga muncul fenomena seperti arisan sepeda motor atau arisan haji yang berpeluang menjadi pe nipuan.

Jika OJK masih bertindak seperti sekarang terhadap banyaknya potensi kasus penipuan yang mengatasnamakan bisnis in vestasi tersebut, kita hanya tinggal menunggu ledakan yang dahsyat kapan para nasabah sadar telah tertipu. OJK tak bisa berdalih sedang melakukan konsolidasi dan membuat perencanaan sebagai langkah awal kerja mereka.

Bagaimanapun OJK telah di bentuk dan konstitusi mengamanah kannya menjadi institusi yang bertugas melindungi konsumen dari godaan para penipu berkedok pengusaha. 

Pertama, merumuskan skema perlindungan terhadap seluruh nasabah industri keuangan. Aturan main yang menjamin perlindungan bagi nasabah menjadi krusial dirumuskan. Maklum selama ini nasabah selalu menjadi korban atas berbagai kekisruhan dan penipuan di pasar keuangan.

Kedua, OJK harus proaktif menelisik produk-produk investasi yang beredar di pasar untuk diidentifikasi keabsahannya dalam melindungi kepentingan pemilik dana kemudian secepatnya merilis hasil kerja, baik melalui sosialisasi dan edukasi kepada semua nasabah yang terlibat bisnis investasi.
Penelisikan produk investasi bisa dilakukan OJK karena dalam bertugas bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Atas Transaksi Keuangan). Apa susahnya mendeteksi perubahan rekening perusahaan yang menawarkan investasi kepada nasabah bagi OJK.

Ketiga, OJK harus berani menutup dan menuntut berbagai lembaga yang terindikasi memperjualkan mimpi kepada nasabah. Jangan selama ini ada kesan pemerintah membiarkan nasabah terlebih dulu merasa tertipu baru mengambil tindakan.

Keberadaan OJK harus membawa kondusivitas investasi di negeri ini. Menurut perkiraan, sepanjang tahun 2002 hingga 2012 dana masyarakat yang hilang akibat investasi ilegal mencapai Rp35 triliun.

Seandainya dana sebesar tersebut dimanfaatkan kepada usaha produktif yang legal dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan OJK harus bermanfaat bagi masyarakat. Jangan hanya sekadar menjadi lembaga medioker yang keberadaannya hanya menyobek anggaran negara. Semoga! ●

 

Risiko dan Manajemennya (Risk & The Risk Management)

Risiko dan Manajemennya (Risk & The Risk Management)

Setelah diketahui Persyaratan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara, timbul pertanyaan  ”bagaimana memenuhi dan melaksanakannya?”. Untuk itu perlu dipahami lebih dulu apa itu risiko dan manajemen risiko kemudian memahami langkah-langkah penerapannya.

Terdapat beberapa beberapa standar manajemen risiko dengan definisi mengenai risk atau risiko dan manajemen risiko masing-masing.

Beberapa standar itu antara lain :

  1. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), suatu himpunan dari beberapa organisasi profesi di negara AS, al. American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants,  Financial Executives International, Institute of Management Accountants, The Institute of Internal Auditors. 
  2. ISO 31000 – Risk management — Principles and guidelines

1. COSO Enterprise Risk Management

COSO pada tahun 2004 menerbitkan  Enterprise risk management – Integrated Framework, dengan beberapa pengertian antara lain sebagai berikut :

Events – Risks and Opportunities (Kejadian – Risiko dan Peluang)

Events can have negative impact, positive impact, or both.  Events with a negative impact represent risks, which can prevent value creation or erode existing value.  Events with positive impact may offset negative impacts or represent opportunities.  Opportunities are the possibility that an event will occur and positively affect the achievement of objectives, supporting value creation or preservation. Management channels opportunities back to its strategy or objective-setting processes, formulating plans to seize the opportunities.

Suatu kejadian bisa mempunyai dampak negatif, dampak positif atau keduanya. Kejadian dengan dampak negatif dinamakan risiko, yang dapat mencegah kreasi nilai atau mengurangi nilai yang ada. Kejadian dengan dampak positif dapat mengurangi dampak negatif atau dinamakan peluang. Peluang adalah kemungkinan kejadian yang akan menjadikan pencapaian tujuan atau yang berakibat posistif untuk pencapaian tujuan, yang mendukung kreasi nilai atau pemeliharaan nilai. Manajemen mengaitkan peluang-peluang dengan strategi atau proses penetapan tujuan dan menformulasikan rencana-rencana sesuai dengan peluang-peluang itu.

Enterprise Risk Management Defined (Manajemen Risiko Perusahaan didefinisikan sebagai) :

Enterprise risk management deals with risks and opportunities affecting value creation or preservation, defined as follows:

Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.

Manajemen Risiko Perusahaan adalah berhubungan dengan risiko-risiko dan peluang-peluang yang mempengaruhi kresi nilai atau pemelihataannya, yang didefinsikan sebagai berikut :

Manajemen Risiko Perusahaan adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris/pengawas, manajemen (dewan direksi) dan personel yang lain, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan diterapkan n di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko-risiko itu di dalam selera risiko perusahaan, untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Komponen Enterprise Risk Management (ERM) COSO :

Komponen digambarkan sebagai sebuah kubus, yang mempunyai tiga permukaan yang tampak. Ketiga permukaan itu adalah :

COSO Cubejpg

Permukaan dari sisi kanan adalah komponen entitas perusahaan yaitu :

  • Entity-Level (Level Perusahaan).
  • Division (Divisi).
  • Business Unit (Unit  Bisnis).
  • Subsidiary (Anak Perusahaan).

Permukaan dari sisi atas adalah komponen tujuan Manajemen risiko perusahaan yaitu :

  • Strategic (Strategis).
  • Operation (Operasi).
  • Reporting (Pelaporan).
  • Compliance (Kepatuhan).

Permukaan dari sisi depan adalah komponen proses Manajemen risiko perusahaan yaitu :

  • Internal Environment (Kondisi Lingkungan Internal).
  • Objective Setting (Penetapan Tujuan).
  • Event Identification (Identifikasi Kejadian).
  • Risk Assessment (Asesmen Risiko).
  • Risk Response (Penanggapan Risiko).
  • Control Activities (Aktifitas Pengendalian).
  • Information & Communication (Informasi & komunikasi)
  • Monitoring (Pemantauan).

 

———–+—————-

2. ISO 31000:2009  – Risk management — Principles and guidelines

ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, berisi prinsip-prinsip, framework dan proses untuk mengelola risiko.  Standar ini dapat digunakan oleh setiap organisasi (bagaimanapun besarnya, apapun aktifitasnya atau sektornya). Penerapan ISO 31000 dapat membantu organisasi menaikkan kemungkinan pencapaian tujuan, memperbaiki identifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Penerapan ISO 31000 dapat membantu organisasi serta secara efektif mengalokasikan & menggunakan sumber daya untuk perlakuan risiko.

ISO 31000 tidak digunakan untuk tujuan sertifikasi, artinya tidak/belum ada sertifikat ISO 31000 untuk suatu organisasi, tetapi ISO 31000 bisa digunakan untuk program audit/asesmen manajemen risiko. Organisasi yang menerapkan standar ini dapat membandingkan praktek manajemen risikonya dengan organisasi lain (bencmarking). Organisasi yang menerapkan standar ini dapat terbantu mewujudkan manajemen yang efektif dan bertata-kelola lebih baik (GCG/Good Corporate Governance). (Ref. http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm).

Definisi risiko dan manajemen risiko menurut ISO 31000:2009.

  • Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian obyektif. Dampak menurut ISO 31000 adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau negatif.
  • Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi yang berkaitan dengan risiko.

Manajemen risiko di dalam suatu organisasi digambarkan sebagai suatu skema/diagram kaitan antara prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses-proses manajemen risiko.

ISO31000 RM principles framework process

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2009

Supaya manajemen risiko dapat efektif dilaksanakan, maka organisasi di semua tingkatan harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu :

  1. Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai yang berkontribusi untuk pencapaian obyektif dan perbaikan organisasi.
  2. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi dan menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen.
  3. Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan melalui peranannya dalam memberikan pilihan kepada pengambil keputusan.
  4. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian dan sifat ketidak pastian itu, serta berusaha mengurangi ketidakpastian dalam setiap aktivitasnya dalam memastikan pencapaian obyektif organisasi.
  5. Manajemen risiko adalah suatu yang sistematis, terstruktur, dan tepat waktu agar dapat berkontribusi secara efisien dan secara konsisten menghasilkan sesuatu yang dapat diperbandingkan dan diandalkan
  6. Manajemen risiko berdasarkan ketersediaan informasi yang terbaik seperti data historis, pengalaman, umpan balik pemangku kepentingan, observasi, perkiraan ke depan (forecasts) dan pertimbangan para ahli sehingga. Tetapi para pengambil keputusan masih dapat melihat dan mempertimbangkan keterbatasan data atau pemodelan yang digunakan atau adanya kemungkinan divergensi pendapat diantara para ahli.
  7. Manajemen risiko memerlukan penyesuaian sesuai dengan konteks eksternal dan internal organisasi dan profil risiko organisasi itu.
  8. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budayanya yang merupakan kemampuan, persepsi dan kemauan individu eksternal maupun internal dari suatu organisasi yang dapat mendukung atau merongrong pencapaian obyektifnya.
  9. Manajemen risiko adalah transparan dan inklusif melibatkan semua pemangku kepentingan terutama pengambil keputusan dalam menentukan kriteria risiko.
  10. Manajemen risiko adalah dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan, eksternal  dan internal.
  11. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi  yang diukur dari tingkat kematangan manajemen risikonya.

Framework (Pola kerja ) Manajemen Risiko ISO 31000:2009

Framework Manajemen Risiko ISO 31000:2009 dalam klausul 4 (lihat gambar di bawah) terdiri atas :

Framework RM ISO31000

Mandat (pemberian wewenang) dan  komitmen (amanah) di klausul 4.2.

  1. Rancangan Pola kerja untuk mengelola risiko di klausul 4.3.
  2. Penerapan manajemen risiko di klausul 4.4.
  3. Pemantauan dan review terhadap framework di klausul 4.5.
  4. Perbaikan framework berkelanjutan di klausul 4.2.

Framework Manajemen Risiko ISO 31000:2009 menggunakan PDCA atau Plan Do Check Action, untuk perbaikan berkelanjutan (continual improvement) sebagai basis framework dan proses manajemen risiko. PDCA ini digambarkan secara jelas pada gambar di bawah.

PDCA Principle

Plan – mendefinisikan dan analisis suatu masalah serta mengidentifikasi akar masalahnya.

Yang masuk dalam Plan ini antara lain :

·        Mengkomunikasikan dan melatih.

  • Rencana komunikasi dan pelaporan.
  • Strategi training.
  • Jaringan manajemen risiko.

Do – melaksanakan solusi, membuat rencana kerja secara terinci dan menarapkannya secara sistematis.

Yang masuk dalam Do ini antara lain :

·        Mengelola dan mengalokasikan

  • Komite manajemen risiko komisaris/dewan pengawas.
  • Komite manajemen risiko eksekutif /direksi.
  • Manajer manajemen risiko.
  • RM Champions.
  • Risiko, pengendaliannya, ownernya.
  • Penyedia asuransi/penjaminannya.

Check – Memeriksa hasil kerja dibandingkan dengan rencananya dan mengidentifikasi penyimpangannya serta masalah-masalahnya.

Yang masuk dalam Check ini antara lain :

·        Mengukur dan mengkaji.

  • Mengendalikan asuransi/penjaminannya.
  • Kemajuan rencana manajemen risiko.
  • Pelaporan taka kelola.
  • Benchmarking / study banding.
  • Kriteria unjuk kerja.

Act – Menstandarisasi solusi. Mengkaji ulang dan mendefinisikan masalah-masalah yang akan datang.

Yang masuk dalam Act ini antara lain :

·        Komitmen dan Mandat dari atasan kepada bawahannya, mulai dari pemegang saham, Komisaris, Direksi, sampai dengan karyawan level terendah dalam masalah manajemen risiko.

  • Pernyataan kebijakan manajemen risiko.
  • Rencana manajemen risiko.
  • Rencana Asuransi.
  • Standar-standar manajemen risiko.
  • Prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

Secara lebih detail klausul 4 dengan PDCA nya digambarkan dengan gambar berikut ini :

PDCA ISO31000

Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2009

Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2009 digambarkan kembali secara lebih detail sebagaimana gambar di bawah ini.

ISO31000 RM Detail Process

Proses pertama adalah Establishing The Context  (Menetapkan Konteks). Dalam proses manajemen risiko langkah awal yang sangat penting adalah Establishing The Context . Menetapkan konteks ini meliputi penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu organisasi. Penetapan konteks ini menunjukkan hubungan antara masalah atau hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan organisasi (eksternal & internal), proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang dijadikan standar. Dalam penetapan konteks ini ditetapkan pula sumber daya, struktur organisasi (tanggung jawab dan wewenang) yang diperlukan dalam pengeloaan risiko. Dalam dokumen rencana risk manajemen (Risk Management Plan), penetapan konteks ini dapat dijadikan bab Latar Belakang Masalah, bab struktur organisasi pengeloaan risiko dan bab Kriteria Risiko.

Kriteria risiko atau Risk Criteria adalah ukuran standar seberapa besar dampak atau konsekwensi yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar kemungkinan atau frekeunsi atau likelihood risiko akan terjadi. Gambar di bawah semoga dapat dijadikan contoh kriteria risiko itu.

Risk criteria

Dalam tulisan yang lain insya Alloh akan kami uraiakan kriteria risiko ini.

Proses kedua adalah Risk Identification atau identifikasi risiko, yaitu  melakukan identifikasi risiko-risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang (yaitu : risiko apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa suatu risiko bisa terjadi). Identifikasi ini termasuk pengidentifikasian poses-proses/tugas-tugas/aktifitas-aktifitas kritikal atau kunci, pengenalan area-area risiko dan katagorinya.

Proses ketiga adalah Risk Analysis atau analisis risiko-risiko, yaitu proses menentukan berapa besar dampak (impact atau consequences) dan kemungkinan (frequency atau likelihood) risiko-risiko yang akan terjadi, serta menghitung berapa besar level risikonya dengan mengalikan antara besar dampak dan besar kemungkinan (Risk = Consequences x Likelihood).

Proses keempat adalah Risk Evaluation atau membandingkan risiko-risiko yang sudah dihitung diatas dengan Kriteria Risiko yang sudah distandarkan (menempatkan posisi risiko-risiko pada gambar kriteria risiko), apakah risiko-risiko itu acceptable/dapat diterima, menjadi issue/diwaspadai, atau unacceptable/tidak diterima, serta memprioritaskan mitigasi atau penangannya. Lihat gambar di bawah ini, risiko nomor 1 dan 5 terletak di daerah warna merah Unacceptable Risk dan menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan atau mitigasinya.

Risks Vs Risk Criteria

Proses kelima adalah Risk Treatment atau mitigasi risiko-risiko. Mitigasi risiko-risiko harus direncanakan sebaik-baiknya dan dipertimbangkan semua alternatif solusinya, sebelum dilaksanakan mitigasinya,  agar mendapatkan hasil yang diharapkan ecara efektif dan efisien. Beberapa alternatif bisa dipertimbangkan untuk digunakan, seperti :

  • membagi risiko,
  • mengurangi likeliihood dan/atau  mengurangi konsekwensi,
  • menghindari risiko atau membatalkan aktifitas yg berisiko tinggi,
  • menerima risiko.

Proses keenam adalah Monitor & Review  (Pemantauan & Pengkajian Ulang). Pemantauan & Pengkajian Ulang dilaksanakan terhadap seluruh proses manajemen risiko termasuk konteksnya (lingkungan, proses, organisasi, strategi, stakeholder dsb.). Catatan-catatan hasil Pemantauan & Pengkajian Ulang disimpan sebagai bukti dan laporna bahwa aktifitas itu telah dilaksanakan dan sebagai masukan bagi Risk Management Framework  yang telah disiapkan sebelumnya.

Selama melaksanakan ke enam proses manajemen risiko itu Communication & Consultation (komunikasi dan konsultasi) selalu dilaksanakan kepada semua stakeholder, secara kontinyu dan iterative.

Skema lain yang menambah kejelasan mengenai langkah-langkah penerapan proses manajemen risiko ISO 31000:2009 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Steps RM Process ISO31000

Referensi :

  1. COSO ERM Executive Summary  (http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf ).
  2. International Organization for Standardization (ISO). “ISO 13000:2009—Risk Management: Principles and Guidelines.” Geneva, 2009.  (http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm).
  3. Kevin W Knight AM “Applying ISO 31000:2009 in Regulatory Work”.
  4. Diane Christina “Asesmen Manajemen Risiko berbasis COSO ERM“.
  5. Diane Christina “Asesmen Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2009“.

Persyaratan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Yang selengkapnya dapat di lihat atau diunduh di situs resmi kementrian BUMN http://www.bumn.go.id/category/produk-hukum/peraturan-menteri/menteri-bumn-peraturan-menteri/.

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN pada Per – 01/MBU/2011tersebut adalah pada :

 

Bagian Kedua

Kewajiban BUMN Menerapkan GCG

Pasal 2

(1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Bagian Ketujuh

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:

a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;

b. Komite Audit;

c. Komite Lainnya, jika diperlukan.

(2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.

(3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Keenam

Manajemen Risiko (Risk Management)

Pasal 25

(1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

(2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

(4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh

Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System)

Pasal 26

(1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;

2) filosofi dan gaya manajemen;

3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung- jawabnya;

4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.

e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

 

Bagian Kedelapan

Pengawasan Intern

Pasal 28

(1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:

a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan

b. membuat Piagam Pengawasan Intern.

(3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

BAB XI

PROGRAM PENGENALAN BUMN

Pasal 43

(1) Kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.

(3) Program pengenalan meliputi:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN;

b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d, keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

(4) Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan.

———-0————

Penjelasan Singkat :

Penerapan tata kelola yang baik (GCG) pada BUMN harus berpedoman pada Permen BUMN No Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN.

Pedoman GCG harus memuat:

  1. Manual Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Manual Manajemen Risiko
  3. Sistem Pengendalian Intern
  4. Sistem Pengawasan Intern
  5. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
  6. Tata Kelola Teknologi Informasi
  7. Pedoman Perilaku Etika

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun dalam 2 bentuk yaitu 1) penilaian (assessment) atas  pelaksanaan GCG dan 2) evaluasi (review) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Persyaratan Mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di BUMN pada Per – 01 /MBU/2011 tersebut diperjelas dengan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN nomor SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. (selengkapnya dapat dilihat di situs kementrian BUMN http://www.bumn.go.id/wp-content/uploads/2012/07/SK16SMBU2012.PDF).

Indikator/Parameter yang terkait dengan manajemen risiko BUMN terdapat pada aspek pengujian / indikator nomor 29 ”Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan”  khususnya pada parameter nomor 106 ”Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya adalah :

  1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penangannya.
  2. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko.
  3. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.
  4. Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.
  5. Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal).
  6. Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.
  7. Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness).
  8. Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
    1. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.
    2. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.
    3. Direksi menyampaikan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Untuk BUMN perbankan, selain persyaratan  yang berlaku di BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), berlaku pula peraturan-peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko yg berlaku untuk perbankan di Indonesia.

 

 

Pertanyaan-pertanyaan :

  1. Apakah anda bekerja sebagai direktur BUMN atau komisaris BUMN atau karyawan BUMN?
  2. Apakah anda sudah memahami persyaratan manajemen risiko BUMN?
  3. Apakah anda sebagai direktur BUMN sudah melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  4. Apakah anda sebagai komisaris BUMN sudah memastikan terlaksananya persyaratan manajemen risiko BUMN?
  5. Apakah anda sebagai pejabat atau bagian dari manajemen BUMN sudah mendapat perintah dari direktur atau atasan anda untuk melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  6. Apakah anda sebagai karyawan BUMN sudah mendapat perintah dari direktur atau atasan anda untuk melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?
  7. Apakah anda sebagai karyawan BUMN sudah mengusulkan kepada direktur atau atasan anda supaya perusahaan anda  melaksanakan persyaratan manajemen risiko BUMN?

 

Manusia

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

(Terjemah Al-Qur’an Surat Al Insaan 1-3)